Sri Mulyani Tidak Memberikan Komentar Mengenai PPN, Sementara Stafnya Memberikan Indikasi Bahwa Tarif Tersebut Akan Tetap Meningkat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak memberikan jawaban yang jelas mengenai kepastian kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Sementara itu, stafnya memberikan sinyal bahwa pemerintah berencana untuk menerapkan PPN sebesar 12 persen pada tahun depan.

Setelah menghadiri rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Sri Mulyani memilih untuk tidak berkomentar ketika ditanya mengenai PPN. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut hanya memberikan jawaban singkat sebelum memasuki mobilnya. "Silakan tanya kepada Pak Menko (Airlangga) saja," katanya pada Selasa, 3 Desember 2024.

Tersisa waktu kurang dari satu bulan sebelum pajak pertambahan nilai (PPN) meningkat dari 11 persen menjadi 12 persen. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum mengumumkan rencana untuk menunda kenaikan tersebut. Sementara itu, terdapat banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat terhadap rencana kenaikan pajak ini.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono, menegaskan bahwa tarif PPN sebesar 12 persen akan tetap diterapkan pada tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan saat ia menjadi pembicara dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia. "Kami masih dalam proses menuju hal tersebut, yang berarti akan terus berlanjut," ungkapnya di Jakarta pada Selasa, 3 Desember 2024.

Parjiono menjelaskan bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat akibat kenaikan tersebut, semua aspek telah diperhitungkan. Oleh karena itu, terdapat pengecualian atau barang tertentu yang tidak dikenakan PPN. Selain itu, untuk memperkuat daya beli, pemerintah juga akan memberikan subsidi atau jaring pengaman. Terdapat pula beberapa insentif di sektor perpajakan.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan berbagai insentif perpajakan. Di antara insentif tersebut terdapat keringanan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk sektor otomotif, serta rencana perpanjangan insentif pajak perumahan yang akan ditanggung oleh pemerintah atau PPN DTP.

Diskusi mengenai insentif ini berlangsung di kantor kementerian koordinator perekonomian kemarin. Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan mengumumkan kepastian mengenai insentif dan PPN sebesar 12 persen pada minggu depan.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi, OJK Gandeng UMSU Edukasi Mahasiswa Kelola Keuangan

---

Tag PPN Sri Mulyani