Menteri Kehutanan Mempersiapkan Peraturan Mengenai Perdagangan Karbon Untuk Mendukung Perekonomian Masyarakat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa saat ini kementeriannya sedang mempersiapkan regulasi mengenai perdagangan karbon yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

"Mekanisme perdagangan karbon telah diluncurkan kemarin untuk sektor energi dan berjalan dengan baik. Insya-Allah, kami (Kementerian Kehutanan) sedang menyusun mekanisme regulasi dan hal-hal terkait lainnya," ujar Antoni dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/1).

Ia menekankan bahwa salah satu prioritas kementeriannya adalah memastikan bahwa kawasan hutan memiliki nilai ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitarnya, termasuk mereka yang tinggal di dalam kawasan hutan.

Inisiatif ini diharapkan dapat mengubah pola bisnis yang selama ini merusak lingkungan menjadi lebih berkelanjutan. Upaya ini bertujuan untuk mengatasi masalah kemiskinan ekstrem yang sering terjadi di sekitar kawasan hutan.

Hal ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya agar hutan tidak hanya dinikmati dari segi keindahan, kerimbunan, dan kehijauan, tetapi juga dapat membantu masyarakat yang tinggal di dalam maupun di sekitar kawasan yang selama ini menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.

Saya percaya bahwa salah satu solusi yang dapat kita tawarkan saat ini adalah perdagangan karbon, ungkapnya.

Masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam, seperti kayu atau produk hutan lainnya, sering kali terpaksa menebang pohon untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Namun, dengan adanya mekanisme perdagangan karbon, masyarakat dapat beralih dari aktivitas yang merusak menjadi kegiatan yang lebih ramah lingkungan, yaitu dengan menanam dan merawat pohon untuk menjaga keberlanjutan hutan.

Pendekatan baru ini menekankan prinsip ekonomi hijau, yang tidak hanya melindungi alam, tetapi juga memberikan insentif bagi masyarakat untuk menjaga dan merawat hutan.

Ketika mereka menghadapi kelaparan dan anak cucu mereka terancam tidak dapat hidup dengan baik, mereka tidak memiliki pilihan lain selain menebang hutan. Oleh karena itu, penting untuk mengubah model bisnis dari menebang menjadi menanam, ungkapnya.

Ia menyatakan bahwa keberhasilan pendekatan ini dapat terlihat di beberapa wilayah yang telah menerapkan konservasi hutan dengan melibatkan masyarakat lokal. Namun, ia tidak merinci wilayah tersebut.

Di sejumlah lokasi, program konservasi yang melibatkan masyarakat telah berhasil meningkatkan kesejahteraan mereka, terutama di daerah yang sebelumnya terancam kemiskinan.

"Di beberapa lokasi, konservasi yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Pada tahap awal, mekanisme perdagangan karbon telah mulai diterapkan di sektor energi, dan keberhasilannya menjadi landasan untuk pengembangan lebih lanjut di sektor kehutanan.

Regulasi perdagangan karbon yang sedang disusun juga akan memungkinkan berbagai pihak, termasuk perusahaan swasta, koperasi, dan masyarakat adat, untuk berpartisipasi dalam pasar karbon secara sukarela.

"Perdagangan karbon secara sukarela ini dapat dimulai oleh pihak swasta, koperasi, atau bahkan masyarakat adat yang dapat mengonversi komitmen mereka untuk menanam dan menjaga hutan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka," kata Antoni.

Baca Juga: Tingkatkan Literasi, OJK Gandeng UMSU Edukasi Mahasiswa Kelola Keuangan

---

Tag Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni